Politik Dinasti Indonesia

Yoes C. Kenawas, M.Si., M.Sc., M.A.

Peneliti Ilmu Politik

Aristoteles mengartikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Stigma mengenai politik sering dicitrakan sesuatu yang buruk, kotor dan penuh intrik. Indonesia sendiri telah mengalami perjalanan panjang untuk menciptakan politik yang berkeadilan. Trajektori politik indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga periode demokrasi terpimpin diwarnai oleh berbagai aliran politik dan pergantian sistem politik. Walaupun saat ini Indonesia telah memasuki fase industrial 4.0, untuk mewujudkan politik demokrasi nampaknya Indonesia belum bisa terlepas dari budaya dan tradisi terdahulu. Budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme telah menciptakan politik dinasti yang turun temurun. Seperti kasus pilkada 2020 banyak menuai pro dan kontra, politik dinasti dianggap merampas hak orang lain sebab berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, apakah politik dinasti dalam sudut pandang hukum Indonesia merupakan hal yang dilarang? Demi menciptakan politik yang berkeadilan, peran generasi milenial sangat berpengaruh dalam terwujudnya politik demokrasi. Digitalisasi telah menjadi era baru untuk generasi milenial dalam penentuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bukan hanya memberikan ruang opini bagi generasi milenial, digitalisasi juga dapat menimbulkan banyak konflik politik yang berdampak negatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik penting untuk dilaksanakan agar generasi milenial dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik yang berkeadilan.